 |
Bima – Kabar baik datang dari Pemerintah Kota Bima. Sebanyak 2.691 pegawai non-ASN resmi diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Langkah ini diambil setelah melalui rapat intensif selama dua hari, 19–20 Agustus 2025. Usulan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Bima dalam memberikan kepastian status, penghargaan, sekaligus harapan baru bagi para tenaga non-ASN yang selama ini telah mendedikasikan diri di berbagai sektor.
Dilandasi Pertimbangan Matang
Usulan 2.691 tenaga non-ASN ini bukan tanpa alasan. Pemerintah mempertimbangkan beberapa hal penting:
- Kapasitas keuangan daerah
- Pertimbangan sosial dan ekonomi masyarakat
- Upaya mengurangi angka pengangguran terbuka
- Pengakuan atas dedikasi tenaga non-ASN
Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan bisa menjadi win-win solution: daerah tetap stabil secara finansial, sementara tenaga non-ASN memperoleh kepastian status kerja.
Tiga Formasi Penting yang Terakomodasi
Wali Kota Bima, A. Rahman, bersama Wakil Wali Kota, Feri Sofiyan, menegaskan bahwa formasi yang diusulkan meliputi tiga sektor vital: Pendidik (guru), Tenaga teknis, Tenaga kesehatan (nakes)
Ketiganya merupakan tulang punggung pelayanan publik, sekaligus garda depan dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi bagi masyarakat Kota Bima.
Terbuka untuk Empat Kategori Non-ASN
Tidak hanya bagi tenaga prioritas, usulan ini juga mencakup berbagai kategori non-ASN, mulai dari yang sudah terdaftar di database BKN hingga yang pernah mengikuti seleksi PPPK namun belum berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Bima benar-benar ingin memberikan ruang yang adil bagi semua pihak yang pernah berkontribusi.
Kebijakan ini disambut hangat sebagai kabar baik bagi ribuan keluarga tenaga non-ASN di Kota Bima. Dengan adanya usulan ini, mereka memiliki peluang lebih pasti untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
✨ Good News Lombok Sumbawa percaya, langkah ini bukan hanya kabar gembira untuk para tenaga non-ASN, tapi juga untuk seluruh masyarakat. Karena ketika para pegawai sejahtera, pelayanan publik pun akan semakin berkualitas.
Post a Comment